cekfaktari

Beredar narasi yang menuduh Presiden Prabowo Subianto memperoleh USD 38,4 miliar dari agenda pembahasan Gaza di Amerika Serikat. Narasi ini menggiring opini seolah-olah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menjadikan isu Gaza sebagai komoditas demi keuntungan finansial. Faktanya, angka USD 38,4 miliar merujuk pada total nilai 11 nota kesepahaman (MoU)/komitmen kerja sama bisnis dan investasi yang ditandatangani antar pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat, dalam rangkaian pertemuan bisnis di Washington. Kesepakatan ini melibatkan mitra seperti KADIN Indonesia, U.S. Chamber of Commerce, U.S.-ASEAN Business Council, dan U.S.-Indonesia Society. Nilai tersebut bukan dana untuk Presiden, dan tidak terkait dengan Board of Peace maupun isu Gaza/Palestina. Agenda Board of Peace sendiri membahas dukungan internasional untuk stabilisasi dan rekonstruksi Gaza, sumber pemberitaan menyebut kontribusi Indonesia berupa dukungan operasional, bukan penerimaan dana. Di bulan Ramadan ini, mari lebih bijak menerima dan menyebarkan informasi. Pastikan konteksnya utuh, rujuk sumber yang kredibel, dan hindari ikut menyebarkan narasi bermuatan DFK. #disinformasifitnahkebencian #dfk

Beredar konten bermuatan DFK di media sosial yang menyebutkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan digantikan dengan uang tunai melalui Kementerian Keuangan. Informasi tersebut tidak benar. Faktanya, tidak ada wacana penggantian MBG dengan bantuan tunai. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu pilar ekonomi nasional yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Mari bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Pastikan kebenarannya dari sumber resmi, serta hindari menyebarkan DFK (disinformasi, fitnah, dan kebencian) agar ruang publik tetap sehat dan kondusif. #disinformasifitnahkebencian #dfk

Beredar narasi di media sosial yang menyebut Indonesia telah memberi izin operasional kepada perusahaan energi Israel, Ormat Technologies Inc., di Maluku Utara, dan mengaitkannya dengan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace seolah-olah membuka hubungan diplomatik serta kerja sama bisnis dengan Israel. Faktanya, Ormat merupakan perusahaan publik yang terdaftar di New York Stock Exchange dan berbadan hukum perseroan terbatas di Amerika Serikat, sehingga tidak merepresentasikan kepentingan politik negara tertentu. Kedutaan Besar Amerika Serikat menegaskan bahwa Ormat berkantor pusat di Reno, Nevada, dan sejak 1980 menjadi salah satu perusahaan panas bumi terbesar di AS. Sebagai investor asing, Ormat wajib mematuhi seluruh hukum dan regulasi Indonesia. Teknologinya juga digunakan di berbagai negara seperti Turki, dan penerapannya di Indonesia didasarkan pada kebutuhan teknis untuk mendukung pengembangan energi panas bumi serta transisi menuju net zero emissions. #disinformasifitnahkebencian #dfk

Beredar narasi yang menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) menganggap pengeluaran Rp20 ribu per hari tidak termasuk kategori miskin. Narasi tersebut tidak utuh dan menyesatkan. Faktanya, BPS menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp3.053.269 per rumah tangga per bulan. Perhitungan dilakukan berbasis rumah tangga, bukan per individu, karena kebutuhan dan pengeluaran umumnya ditanggung bersama dalam satu keluarga. Garis kemiskinan dihitung dengan metode yang jelas, mencakup kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Angka tersebut tidak bisa dipotong sebagian lalu disimpulkan tanpa konteks. Masyarakat diimbau untuk memeriksa informasi melalui sumber resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Hindari disinformasi, fitnah, dan konten yang menyesatkan opini publik. #disinformasifitnahkebencian #dfk

Beredar konten provokatif dari @bigalphaid yang menyebutkan pasukan perdamaian Indonesia akan ditugaskan di Gaza untuk melucuti Hamas, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Indonesia akan terlibat perang dan membantu salah satu pihak dalam konflik. Informasi tersebut tidak benar. Tidak ada agenda perang dalam rencana misi perdamaian Indonesia. Setiap keterlibatan Indonesia dalam misi internasional selalu berlandaskan mandat kemanusiaan dan prinsip perdamaian, sesuai konstitusi serta politik luar negeri bebas dan aktif. Tugas pasukan Indonesia bersifat kemanusiaan, seperti penyaluran bantuan logistik, dukungan medis, serta perlindungan bagi warga sipil yang terdampak konflik. Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian damai dan penghentian kekerasan. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh konten bermuatan disinformasi, fitnah, dan provokasi (DFK). Mari bersama-sama memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya, demi menjaga ruang publik tetap sehat dan kondusif. #disinformasifitnahkebencian #dfk

Beredar konten bermuatan DFK dengan narasi menyesatkan yang menyebutkan bahwa pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza merupakan bentuk bantuan Indonesia kepada Israel. Faktanya, pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza adalah bagian dari misi perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak diperuntukkan untuk kepentingan pertempuran ataupun mendukung pihak tertentu. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Pastikan selalu memeriksa sumber informasi, mengutamakan klarifikasi dari pihak berwenang, serta bijak dalam menggunakan media sosial guna menghindari penyebaran DFK yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan publik. #disinformasifitnahkebencian #dfk

Beredar narasi yang disampaikan oleh konten kreator Guru Gembul yang menyebutkan bahwa program MBG sebesar 90% disalurkan kepada masyarakat kaya serta diklaim memotong anggaran pendidikan dan anggaran lainnya. Perlu ditegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta. Anggaran pendidikan di Indonesia tetap mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan alokasi minimal 20% dari APBN/APBD untuk sektor pendidikan. Tidak terdapat pemotongan anggaran pendidikan untuk program MBG sebagaimana dinarasikan. Program MBG sendiri merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi tersebut difokuskan pada pengurangan belanja yang berpotensi tidak efektif, seperti perjalanan dinas, rapat di hotel, serta pengadaan yang tidak prioritas—bukan pada sektor pendidikan. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Pastikan setiap kabar yang diterima telah diverifikasi dari sumber resmi agar tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi maupun DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebohongan) yang dapat menyesatkan opini publik. #disinformasifitnahkebencian #dfk

Beredar konten disinformasi dengan framing menyesatkan seolah-olah penonaktifan PBI BPJS Kesehatan merupakan perintah langsung Presiden. Narasi tersebut tidak sesuai fakta dan memicu penyebaran unggahan serupa di berbagai platform media sosial, sehingga memperluas dampak kesalahpahaman di ruang publik. Faktanya, tidak ada perintah langsung dari Presiden terkait penonaktifan PBI BPJS Kesehatan. Kebijakan yang dilakukan merupakan bagian dari pemutakhiran data berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), guna memastikan bantuan tepat sasaran. Pemutakhiran ini bertujuan memperbaiki ketidaktepatan data, karena ditemukan jutaan penerima tergolong mampu, sementara puluhan juta lainnya yang membutuhkan belum terdata, tanpa mengurangi pelayanan bagi pasien dengan penyakit berat yang memerlukan perawatan berkelanjutan. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan konten bermuatan DFK (disinformasi, fitnah, dan kebencian). Pastikan selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi, agar ruang publik tetap sehat dan tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. #disinformasifitnahkebencian #dfk

Beredar konten dari akun @wow.info yang membangun narasi seolah-olah Presiden Prabowo akan memidanakan pendemo dengan alasan demonstrasi dikendalikan pihak asing. Narasi tersebut tidak tepat. Faktanya, Presiden Prabowo tidak mempermasalahkan demonstrasi. Demonstrasi merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin dalam sistem demokrasi. Namun demikian, apabila demonstrasi berubah menjadi kerusuhan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian, maka tindakan tersebut melanggar hukum. Tindak pidana kerusuhan merupakan delik umum yang diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh konten bermuatan disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Pastikan kebenaran informasi dengan memeriksa sumber yang tepercaya sebelum menyebarkannya. #prabowo #indonesiaemas #dekade08

Beredar narasi dari akun X @murthadaone1 yang menyebut pasien gagal ginjal tidak dapat menjalani cuci darah. Narasi tersebut berpotensi menimbulkan fear mongering dan keresahan di masyarakat. Faktanya, pemerintah menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI), terutama untuk tindakan medis darurat seperti cuci darah. Pelayanan tetap wajib diberikan, meskipun data kepesertaan sedang dalam proses penyesuaian. Saat ini, pemerintah tengah melakukan pemutakhiran data PBI agar bantuan tepat sasaran. Proses administrasi tidak boleh menghambat hak pasien untuk memperoleh layanan kesehatan yang mendesak. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi bermuatan disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK), serta selalu memverifikasi informasi melalui sumber resmi. #disinformasifitnahkebencian #dfk

Di tengah maraknya informasi di media sosial, kita perlu lebih cermat menilai sebuah unggahan. Konten tersebut memuat asumsi liar tanpa bukti, menuduh MUI disuap atau ditekan untuk mendukung Board of Peace. Padahal tidak ada fakta yang menguatkan klaim itu dan MUI belum memiliki sikap resmi. Narasi seperti ini berpotensi menjadi DFK karena menarik kesimpulan konspiratif dari data minim, sehingga masyarakat perlu waspada dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. #disinformasifitnahkebencian #dfk

Beredar narasi seolah-olah Presiden Prabowo bersikap anti terhadap demonstrasi dan menyebut investor enggan membuka pabrik di Indonesia. Informasi tersebut tidak sesuai fakta. Faktanya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya dalam menciptakan lapangan pekerjaan saat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah. Presiden hanya mengingatkan bahwa demonstrasi yang disertai kerusuhan dapat berdampak negatif pada iklim investasi dan kesempatan kerja. Mari bersikap bijak, saring sebelum sharing, dan jangan mudah terpapar DFK (disinformasi, fitnah, dan kebencian). #disinformasifitnahkebencian #dfk

Beredar konten provokatif yang menggiring opini seolah-olah Pemerintah Indonesia telah membayar iuran Board of Peace dan pada saat yang sama mengabaikan peningkatan kesejahteraan guru. Faktanya, hingga 6 Februari 2026, Indonesia belum melakukan pembayaran iuran Board of Peace karena iuran tersebut bersifat tidak wajib. Selain itu, mengaitkan isu tersebut dengan kesejahteraan guru merupakan narasi yang tidak tepat dan cenderung menyesatkan. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden, justru terus menempatkan guru sebagai salah satu prioritas melalui berbagai kebijakan, program peningkatan kualitas, serta pemberian tunjangan. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh konten DFK (disinformasi, fitnah, dan kebohongan) yang beredar di ruang digital. Selalu lakukan verifikasi informasi dari sumber resmi dan tepercaya sebelum membagikan atau menyimpulkan sebuah isu, agar ruang publik tetap sehat dan kondusif. #disinformasifitnahkebencian #dfk

Beredar narasi di media sosial yang menyebutkan Presiden Prabowo dan rombongan menggunakan dua pesawat dalam setiap perjalanan luar negeri, yang kemudian diarahkan untuk membangun opini adanya pemborosan anggaran negara. Faktanya, sejak sebelum dilantik sebagai Presiden, Prabowo Subianto kerap melakukan kunjungan luar negeri menggunakan pesawat pribadi milik perusahaannya. Setelah resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau secara konsisten menggunakan satu pesawat kenegaraan dalam perjalanan luar negeri. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah menerima dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Pastikan kebenaran informasi dengan memeriksa sumber yang kredibel sebelum membagikannya. Bijak bermedia sosial, saring informasi sebelum berbagi. #disinformasifitnahkebencian #dfk

Di era digital, rage bait kerap muncul sebagai konten penuh kemarahan dan sumpah serapah. Tak jarang, kemarahan ini tidak organik, melainkan dipicu oleh prakondisi tertentu—bahkan bagian dari desain politik—dengan muatan yang berulang, seperti fear mongering atau fitnah. Agar tidak terjebak rage bait, gunakan metode RAIN: sadari emosi yang muncul (recognize), terima tanpa bereaksi (allow), selidiki akar penyebabnya (investigate), lalu rawat diri (nurture). Kuncinya sederhana: jangan langsung bereaksi, kenali dan proses emosi secara sadar. Memahami cara kerja rage bait adalah langkah awal untuk menghentikan dampaknya. Dengan mengenali pola provokasi, tujuan di balik kemarahan yang disulut, serta cara emosi dimanipulasi di ruang digital, kita bisa lebih bijak merespons. Mari belajar mengelola emosi, menahan reaksi impulsif, dan memilih respons yang sadar agar ruang publik digital tidak terus dikuasai oleh amarah, fitnah, dan polarisasi. #disinformasifitnahkebencian #dfk